METRO (TN) –Kejaksaan Negeri Metro mendapat kunjungan dari Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Edyward Kaban beserta tim, dalam hal ini tim rombongan disambut baik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Metro Virginia Hariztavianne beserta jajaran, tidak hanya itu tim juga langsung melakukan peninjauan di seluruh ruangan Kejaksaan Negeri Metro, Selasa (25/05).

Kunjungan tersebut merupakan kesiapan dalam penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

METRO — Anggota DPRD Kota Metro Amrulloh SH. MH, mendesak Pemkot Metro segera menerbitkan perwali terkait THR bagi Tenaga Non ASN, yang ada di bumi sai wawai.

Dirinya mengatakan meski saat ini Pemkot Metro tengah sibuk dengan urusan covid – 19, tapi jangan sampai mengabaikan nasib Tenaga Non ASN sehingga tidak mendapatkan THR.

“Jangan dilupakan nasib Tenaga Non ASN/THL, mereka sudah lama bekerja dan perlu diingat mereka juga sangat terdampak dengan covid – 19 ini,” ujar sekertaris komisi I DPRD kota metro ini, Sabtu, 08 Mei 2021.

Amrulloh juga menyampaikan jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 42/05/Tahun 2021, tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR yang bersumber dari APBN, Tenaga Non ASN/THL tidak termaksud di dalamnya, tapi di dalam APBD sudah di anggarankan tentang THR.

“Jika Pemkot mengacu pada hal tersebut, memang Tenaga Non ASN tidak mendapatkan THR keagamaan, tapi Pemkot bisa memberikan THR melalui dana APBD,” katanya.

Legilator muda partai Demokrat ini juga menuturkan dengan melihat APBD Kota Metro saat ini, sangat mumpuni jika Pemkot bisa memberikan THR bagi Tenaga Non ASN.

“Meskipun dengan adanya Refocusing, jika Pemkot Metro memang peduli dengan tenaga Non ASN, pasti bisa dengan segera merealisasikan dengan menerbitkan perwalinya, jangan sampai ini menjadi preseden buruk 100 hari kepemimpinan kepala daerah baru,” terangnya.

Dirinya pun menjelaskan Pemkot Metro dalam hal ini harus bijak dalam mengelola anggaran yang ada, yakni dengan mengutamakan pembangunan yang bersifat urgent atau untuk kepentingan masyarakat banyak yang di utamakan terlebih dahulu, sehingga anggaran untuk THR Tenaga Non ASN menjadi prioritas.

“Seperti anggaran pengadaan kebutuhan rumah dinas walikota dan wakil walikota beserta isinya, saya anggap itu belum terlalu urgent, dan anggaran tersebut bisa ditunda dan dialihkan untuk THR Tenaga Non ASN, kemanusiaan dan political will walikota keywordsnya” tegasnya.

Amrulloh juga menambahkan di tahun sebelumnya kita juga sedang dalam masa pandemi, tapi Tenaga Non ASN masih bisa mendapatkan THR, kenapa di kepemimpinan yang sekarang ini malah Tenaga Non ASN tidak mendapatkan THR, padahal sama – sama dalam masa pandemi.

Dia juga menceritakan dimana ada dua daerah di indonesia, yakni purwakarta dan salatiga, ditahun ini 2021, ASN dan Tenaga Non ASN/THL bisa bersama – sama tetap mendapatkan THR, kenapa dikota Metro tidak bisa.

“Disatu sisi buruh yang bekerja pada perusahaan diminta pemkot untuk memberikan THR, sementara Tenaga Non ASN yang notabene bekerja dan mengabdi dengan pemerintah Kota Metro malah dilalaikan haknya ini amat sangat ironis dan bertabrakan dengan logika hukum,” kata pria yang sedang mengejar gelar Doktor ini.

Dirinya menyampaikan seharusnya Pemimpin kita sekarang ini bisa belajar dan mencontoh dua daerah tersebut untuk mewujudkan pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tidak ada timbulnya kecemburuan antara ASN dan Tenaga Non ASN, serta menempatkan nilai- nilai keadilan bagi internal pemerintah itu sendiri.

Selanjutnya Amrulloh menambahkan Atas nama sekertaris Fraksi Partai Demokrat dan Sekertaris Komisi I, bersama masyarakat ingin membuktikan slogan kepala daerah saat mencalonkan diri, yakni mendengar dan bekerja, hasil dari aspirasi yang disampaikan masyarakat langsung, maupun hari ini yang disampaikan komisi I DPRD, hendaknya walikota Metro bekerja.

“Karena hari ini eksekutif bertugas untuk mengeksekusi seluruh keputusan dan kebijakan yang mana tertuang baik dalam Perda APBD 2021, maupun pergeseran anggaran sesuai aturan E- marking dan Refocusing dalam wujud nyata, dan meminta walikota Metro untuk tidak melempar tanggung jawab eksekusi tersebut, serta memahami fungsi dari DPRD,” tegasnya.

Liputan : Taufan pengecekan, rombongan menuju di aula untuk mendapatkan pengarahan dari Ketua Tim Penilai Daerah Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM serta Inspeksi Umum Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Lampung.

Edyward Kaban dalam arahannya mengucapkan terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Metro beserta jajarannnya yang telah menyambut baik kedatangan kami. “Kami datang disini tidak mencari kekurangan, akan tetapi bagaimana supaya Kejaksaan Negeri Metro ini dapat memenuhi standar yang merupakan salah satu syarat memperoleh WBK dan WBBM. Dan tentu sudah ada arahan dari tim, bahwa tim menjelaskan mengenai pemenuhan standar untuk peroleh WBK dan WBBM tersebut adalah kepuasan dari masyarakat. Dan untuk nilai dari kunjungan tadi menurut tim sudah cukup bagus dan masih perlu ditambah beberapa nilai pendukung lagi salah satunya seperti inovasi unggulan, dan mengenai pengemasan dalam pelayanan juga sangat penting untuk hal ini, namun kembali lagi bahwa nilai yang sebenarnya nanti adalah dari Menpan,” kata Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Edyward.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Metro juga memaparkan beberapa kondisi dan situasi di Kota Metro serta di lingkup Kejaksaan Negeri Metro. “Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung beserta tim, dengan harapan dapat memberikan masukan dan saran untuk Kejaksaan Negeri Metro agar lebih baik kedepannya, terlebih kesiapan dalam penilaian Zona Integritas menuju WBK dan WBBM,” ujar Virginia Hariztavianne. (Red)

34

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *