Maluku Barat, (TN)-Janji untuk menyuarakan aspirasi masyarakat serta komitmen dalam mengawal realisasi janji dari Pemerintah berkaitan dengan kuota CPNS Maluku Barat Daya 2021, terus digaungkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Barat Daya di Tiakur.

Namun saat peserta aksi kembali mendatangi gedung wakil rakyat, peserta aksi merasa kecewa. Pasalnya ketua dari lembaga wakil rakyat tersebut untuk kedua kalinya tidak berada ditempat. Hal itu disampaikan David Lailelleru selaku Pjs. Ketua GMNI Maluku Barat Daya Perilaku ketua DPRD MBD sangat mengecewahkan kami, mengapa? Karena yang bersangkutan dinilai tidak begitu respon dengan aspirasi masyarakat, kata David. Suda dua kali aksi ini dilakukan tetapi ketua dari wakil rakyat ini tidak mau menerima kami, pungkas David menambahkan.

Dikatakan David bahwa, perilaku dari ketua DPRD MBD sebagai pimpinan dari lembaga yang seharusnya menjadi tempat untuk menampung aspirasi masyarakat tersebut nyatanya berlagak seperti pemimpin yang anti kritik, dan tidak mau menerima aspirasi dari rakyat yang memilihnya. Sangat berbedah dengan sikap Bupati dan Wakil Bupati yang kami nilai cukup rensponsip datang menemui peserta aksi, bahkan relah berada dibawah terik matahari saat menemui peserta aksi.Oleh karena itu, seperti pernyataan yang telah disampaikan dalam aksi demo jilid II, kami meminta fraksi-fraksi yang berada di DPRD MBD mengevaluasi kinerja dari ketua DPRD. Mengapa? Karena ketua DPRD dinilai tidak memiliki kompetensi dan seni dalam memimpin lembaga tersebut sehingga menyebabkan MBD kehilangan kuota CPNS seperti sekarang ini.Sekali lagi kami nyatakan bahwa, kami sangat kecewa dengan sikap ketua DPRD MBD, yang ‘tidak mau menemui peserta aksi’, kata David. David menambahkan bahwa saat aksi dilakukan didepan gedung wakil rakyat tersebut sang ketua tidak tampak begitupun dengan dengan kendaraan yang bersangkutan. Namun saat massa aksi bergerak meninggalkan gedung DPRD, tampak kendaraan sang ketua memasuki halaman gedung DPRD. Hal itu yang menimbulkan kekecewaan dan menguatkan penilaian kami bahwa ketua DPRD Maluku Barat Daya tidak memiliki kompetensi dan seni dalam memimpin lembaga tersebut, kata David menutup.(josua/tim)

11

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *