Oleh Piter Fredrek Luturmas

MALUKU, (TN) – Dalam jagat politik sangat jarang Kepala Daerah memimpin satu priode pasti keinginan menjadi dua priode hal tersebut merupakan hasrat dari petahana.

Provinsi maluku ada beberapa kabupaten yang masa jabatanya akan berakhir tahun 2022 yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dulunya di kenal Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

Di mana uu pilkada no 10 tahun 2016 Pasal 201 berbunyi pemilu dilakukan serentak di tahun 2024 se Indonesia termasuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar dimana Para Alumi pemenang kepala daerah 2017 sudah mulai memanaskan mesin politiknya yang siap bertarung di pilkada serentak 2024 Sangat terlihat pada Petahana yang mana sudah melakukan kegiatan politik berupa pembentukan team serta sosialisasi kepada masyarakat yang mana jabatan petahana masih berpengaruh pada akar rumput…

Namun di garis bawahi pilkda serentak dilaksanakan 2024 apakah petahana akan menghadapi rival nya di 2017 atau mendapatkan rival baru semua akan tersaji di pilkada serentak 2024.

Sudah ada beberapa nama pendatang baru yang terdengar di masyarakat Kepulauan Tanimbar antara lain .Rulaf Sillety,Adolof Bormasa,Sony Hendra Ratissa,Eky Sairdekut,Jidon Kelmanutu ,dimana juga ada beberapa nama lama.seperti Dharma Oratmangun, Lukas uwuratu ,Markus faraknimela dan Petrus paulus werembina. Namun masih banyak nama lain yang akan bermuculan ketika Tahapan pemilu di gelar.

Akhir masa jabatan Petrus Fatlalon dan Agustinus utuwaly Tahun 2022 jelas akan terjadinya kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ada potensi pemanfaatan pejabat Karteker untuk kepentingan politik terbuka.

Kenapa? tidak ada aturan jelas untuk pejabat karteker untuk melakukan tugas secara profesional yang mana penunjukan hanya secara administrasi. Tampa adanya regulasi rekam jejak dan deteksi apakah penunjukan karteker mempunyai hubungan kedekatan dengan partai politik maupun dengan kandidat yang akan maju.

Pejabat karteker yang akan memimpin bukan satu atau dua bulan saja namun 2 tahun justru waktu cukup panjang. Ini artinya, ada ruang intrik dan manuver berpolitik yang bertujuan untuk pilkada 2024

Dimana penujukan karteker di ajukan oleh Gubernur maluku yang mana akan menjadi pertimbangan yang matang oleh gubernur untuk menetapkan siapa saja yang akan menjadi karteker di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam mengisi kekosongan pemerintahan di kabupaten Kepulauan Tanimbar jelas ada pertimbangan politik yang di dahulukan.

Hal-hal yang harus di antisipasi untuk mengawasi pemerintah sehingga netral ada beberapa lembaga yang mempunyai peranan penting! Misalnya Bawaslu dan Ombudsman.
Bawaslu mempunyai tugas mengawasi karakteker pejabat ketika tahapan pemilu berjalan.

Ombudsman mempunyai tugas mengitai pergerakan pejabat karteker dalam suasana apapun pengawasan tersebut harus efektif dan efisien,untuk mengawasi karteker sesuai dengan tupoksi dan tidak melakukan politik praktis.

210

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *