Tawalinews.com – Lampung Timur

SGI. Aliansi Rakyat Menggugat (Arema) Lampung Timur melakukan unjuk rasa ke forkopimda Lampung Timur, Senin 25 April 2022, adapun Instansi yang menjadi tempat melakukan aksi iyalah Kantor Bupati Lampung Timur, Kantor DPRD Lampung Timur, Kejaksaan Negri Lampung Timur.

Dalam aksi tersebut ada beberapa Lembaga Swadaya Masarakat (LSM) yang ikut bergabung dalam Aksi diantaranya, Aliansi Lampung Timur Bersatu (ALTB), (LIBRA), (FORMAT ASTIM), (APKAN), (NGO-JPK).
Maradoni Selaku Korlap dalam Aksi tersebut sekaligus Ketua ALTB mengatakan, ” Terkait unjuk rasa ini kita jelas bahwasanya titik-poin yang sudah dicantumkan dalam resensi tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku juga kita menegaskan termasuk tuntutan kita kepada pihak eksekutif mengenai ASN, baik yang kira-kira cacat moral, cacat hukum.
6 pola yang kami sampaikan untuk segera memulai mana kami pandang dan termasuk isu yang kita bawa mengenai Pinjaman pemerintah daerah kepada pihak PT SMI agar kiranya itu dibatalkan Dan kita pun sudah berkoordinasi dan seluruh fraksi yang ada di DPRD Lampung Timur untuk tidak nota kesepahaman atau MOU dengan pihak PT SMI karena kita pandang itu akan merasa rugi dari APBD Kabupaten Lampung Timur, “ujarnya.
Apa bila terrealisasi di 2023 sampai seterusnya selama 8 tahun 7,5% dari bunga 300 M, itu banyak itu 22 setengah miliar kalau dia 300 miliar pertahunnya artinya Dari mana sumber dana yang akan diambil oleh pihak daerah kebupaten Lampung Timur untuk membayar bunga tersebut kalaupun dikatakan pernyataan dari saudara Sekda Kabupaten Lampung Timur bahwasanya kita sedang tidak sehat mengenai keuangan daerah atau kasda Lampung Timur itu sebagai Alasan saja.
karena kita kawatirkan pada prinsipnya hal tersebut menjadi banjir akan tidak menutup kemungkinan itu karena salah satu contoh yang menjadi pesakitan karena PT SMI tersebutlah Bupati Lampung Tengah beserta dewannya yang sampai hari ini yang mendekam di sel korupsi korupsi dan artinya, selama ini juga belum pernah pernah terjadi ada terjadi di Lampung Timur ini berdiri dari tahun 99 sampai pada hari ini Pemerintah Daerah yang tidak mampu membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) sampai hari ini, tidak pernah ada, dan artinya keuangan daerah baik.

hanya segelintir keinginan oknum tertentu yang mengharapkan dana itu untuk trealisasi dan juga kami menuntut bergulirnya kasus saudara Akmal Fathoni mengenai kasus bantuan sosial hibah kepada karang taruna yang sampai hari ini tidak jelas kasusnya mau dibawa kemana, mau sampai di mana ranah tersebut sudah ditetapkan tersangka dia dikabarkan dijemput paksa oleh pihak Kejaksaan Negeri ternyata dikeluarkan kembali sampai hari ini tidak tahu arah melintang perkara tersebut, “ungkapnya.
Lebih lanjut Maradoni menyampaikan, ” juga mengenai Sukartini Sudah kami tegaskan dari press rilis tersebut agar kiranya kawan-kawan media Maaf bisa mengamati bahwasannya itu nyata bukan sekadar atau isu Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan media untuk menghadirkan Lampung Timur ke depan ini memang mesti ada kontrol sosial yang jelas dari masyarakat.
kita sebagai masyarakat Lampung Timur siap untuk itu dan kita komitmen untuk itu jauh untuk bagaimana membangun Lampung Timur, kita menjadi kontrol sosial yang betul-betul tepat sasaran dan akurat sehingga kita bukan hanya sekedar menjual isu.tutup maradoni. (rusdy)

Leave a Reply

Your email address will not be published.